MAMUJU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju terus mendorong penguatan profesionalisme birokrasi melalui penerapan sistem meritokrasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemkab Mamuju yang resmi dibuka di Aula Kantor Bupati Mamuju, Rabu, 11, November 2026.
Kegiatan ini menyasar 14 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, terdiri atas 12 pejabat yang mengikuti uji kompetensi dan dua pejabat lainnya menjalani evaluasi kinerja karena telah menduduki jabatan lebih dari lima tahun.
Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, Muhammad Jufri Badau, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian kompetensi pejabat dengan jabatan yang diemban.
Menurutnya, hasil penilaian akan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan apakah seorang pejabat masih dapat dipertahankan pada posisi saat ini atau perlu dilakukan penyesuaian penempatan.
“Hari ini adalah pembukaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja kepala Perangkat Daerah. Jadi, kita akan menilai apakah yang bersangkutan dari sisi evaluasi kinerja masih bisa dipertahankan di tempatnya atau harus digeser,” jelasnya usai pembukaan.
Jufri mengatakan, proses penilaian dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Peserta mengikuti penulisan makalah, kemudian dilanjutkan dengan wawancara bersama panitia seleksi (pansel) serta penelusuran rekam jejak.
Berdasarkan jadwal panitia seleksi, rangkaian kegiatan diawali dengan pengumuman pada 9 November 2026. Selanjutnya, penulisan makalah dilaksanakan pada 11 November dan wawancara pada 12 November.
Tahapan berikutnya adalah penelusuran rekam jejak peserta pada 13 November, kemudian rapat hasil pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja pada 16 November.
Hasil penilaian dijadwalkan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada 18 November. Selanjutnya, hasil akhir disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 20 November 2026.
Jadwal tersebut sewaktu-waktu dapat berubah. Perkembangan pelaksanaan kegiatan akan diumumkan melalui laman resmi Pemkab Mamuju, pemda.mamujukab.go.id
Melalui proses tersebut, Pemkab Mamuju berharap dapat memperoleh gambaran objektif mengenai kapasitas dan kemampuan masing-masing pejabat.
“Tentu yang diinginkan adalah seorang Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kompetensi yang tepat di tempatnya,” ujar Jufri.
Ia berharap, hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintahan. Dengan penempatan pejabat yang sesuai kompetensinya, pelaksanaan program pemerintah diharapkan semakin efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah.
Sementara itu, dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Jufri menegaskan bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini semakin kompleks. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, tuntutan transparansi, serta ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik menuntut birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menghadirkan solusi.
Karena itu, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tidak hanya dituntut memiliki pengalaman dan masa kerja, tetapi juga kompetensi, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan manajerial.
Bupati juga menekankan pentingnya mengukur kinerja berdasarkan hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan maupun besaran anggaran yang terserap.
“Saya ingin seluruh Perangkat Daerah mulai membangun pola kerja yang berorientasi pada outcome. Bukan hanya berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan atau anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian pesan Bupati dalam sambutannya.
Selain kompetensi dan kinerja, integritas, inovasi, serta kolaborasi lintas Perangkat Daerah juga menjadi perhatian dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada hasil.
Pemkab Mamuju berharap seluruh peserta mengikuti proses penilaian secara terbuka, serius, dan bertanggungjawab. Hasilnya diharapkan menjadi bahan penguatan manajemen kepegawaian dan penataan birokrasi agar semakin profesional, berintegritas, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
(Diskominfosip/IF)