MAMUJU – Pemerintah Kabupaten Mamuju terus mendorong pemerataan pelayanan kesehatan hingga tingkat desa. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pengadaan ambulans untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat. Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Kabupaten Mamuju, Kamis (12/11/2026), Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi menyerahkan enam unit ambulans kepada enam desa, yakni Tanete Pao, Kalepu, Saludengeng, Kakulasan, Pokkang, dan Batu Pannu. Dalam kesempatan tersebut, Sutinah meminta komitmen pemerintah desa penerima untuk mengalokasikan anggaran operasional kendaraan, terutama biaya bahan bakar minyak (BBM) dan pemeliharaan. Menurutnya, pengadaan kendaraan menjadi tanggungjawab Pemkab Mamuju, sedangkan keberlanjutan operasionalnya perlu didukung Pemerintah Desa melalui penganggaran.
“Saya ingin mendengar komitmen dari seluruh Kepala Desa penerima ambulans agar benar-benar menganggarkan biaya pemeliharaan dan BBM kendaraan tersebut,” tegasnya.
Para Kepala Desa penerima menyatakan kesiapan menganggarkan biaya operasional dan pemeliharaan ambulans mulai 2027. Dengan demikian, kendaraan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat. Sutinah mengatakan, penyerahan ambulans merupakan bagian dari upaya pemerintah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemkab Mamuju menargetkan seluruh 88 desa di daerah itu dapat memiliki ambulans hingga akhir masa jabatannya. Saat ini, realisasi pengadaan diperkirakan telah mencapai 40 hingga 50 persen dari target tersebut. Meski demikian, penyaluran ambulans tetap mempertimbangkan kondisi geografis dan akses jalan masing-masing desa.
“Desa yang terkendala akses jalan belum kami berikan ambulans karena kendaraan yang disiapkan juga harus bisa masuk ke wilayah tersebut. Kami prioritaskan terlebih dahulu desa-desa yang sudah memiliki akses kendaraan,” jelasnya.
Selain pemerataan sarana pelayanan, Sutinah juga menyoroti tantangan peningkatan kesehatan lingkungan, khususnya pencapaian Open Defecation Free (ODF) atau kondisi bebas buang air besar sembarangan. Dia mengungkapkan, hingga saat ini baru sekitar 40 persen desa di Mamuju yang mencapai status ODF. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas sanitasi, tetapi juga kebiasaan masyarakat yang masih perlu diubah. Sutinah menyebut masih ditemukan masyarakat yang buang air besar di kebun maupun sungai meskipun telah memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di rumah.
“Ini menjadi tantangan bagi kami, terutama tenaga kesehatan, untuk terus menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat agar benar-benar membiasakan diri buang air besar di tempat yang seharusnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah telah melakukan intervensi pembangunan fasilitas MCK melalui dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. Bagi rumah tangga yang belum memiliki fasilitas sendiri, pemerintah juga menyiapkan MCK bersama yang dapat dimanfaatkan beberapa rumah. Sutinah berharap, melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan peningkatan kesadaran masyarakat, pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamuju semakin mudah dijangkau dan kualitas kesehatan lingkungan terus meningkat.(Diskominfosip/IF)