Berita  

Jawab Pandangan Enam Fraksi, Pemkab Mamuju Arahkan RAPBD 2027 Perkuat Layanan Dasar

MAMUJU – Pemerintah Kabupaten Mamuju mengarahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga sanitasi dan persampahan.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana, saat membacakan jawaban Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, atas pemandangan umum enam fraksi DPRD Mamuju dalam rapat paripurna, Selasa (17/11/2026).

Dalam jawaban tersebut, pemerintah daerah menyampaikan bahwa alokasi anggaran akan diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan pemerataan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah infrastruktur jalan. Pemkab Mamuju mengalokasikan sekitar Rp. 70 Miliar dalam RAPBD 2027 untuk perbaikan jalan, termasuk ruas-ruas jalan desa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat.

Selain itu, peningkatan pelayanan persampahan, air bersih, dan sanitasi juga menjadi perhatian. Pemerintah merencanakan penguatan armada pengangkut sampah, evaluasi manajemen PDAM, serta peningkatan akses sanitasi dan jamban sehat.

Pada sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah menyampaikan bahwa alokasi anggaran telah melampaui batas minimal mandatory spending. Sementara itu, prevalensi stunting di Mamuju berdasarkan data Januari hingga September 2026 tercatat turun dari 30,17 persen menjadi 28,84 persen melalui berbagai upaya intervensi, termasuk program Taki Asuh Stunting.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengarahkan alokasi anggaran pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Yuki.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, Pemkab Mamuju juga akan mengoptimalkan PAD dan mengendalikan belanja administratif serta operasional agar anggaran lebih efektif mendukung program prioritas.

Sementara itu, Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, menyampaikan bahwa jawaban pemerintah masih bersifat umum sehingga perlu pendalaman lebih lanjut oleh Badan Anggaran bersama komisi-komisi DPRD. Pembahasan RAPBD dijadwalkan berlangsung pada 18–24 November, dilanjutkan paripurna pada 25 November dan persetujuan bersama pada 26 November 2026.
(Diskominfosip/IF)