Menerima Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Dede Yusuf Macan Efendi, S.T., secara terbuka menyampaikan dukungan atas upaya pembentukan Kota Mamuju. Menurut legislator yang juga mantan aktor layar lebar tahun 90-an ini, usulan pembentukan Kota Mamuju dinilai berbeda dengan ratusan usulan DOB dari berbagai daerah lain. Sebab bukan berbicara tentang pemekaran daerah baru, tapi hanya mengubah (mentransformasikan) Ibu Kota Sulawesi Barat dari kabupaten menjadi kotamadia.
“Pada dasarnya kami memang sering menerima audiens dari berbagai daerah. Karena jumlah yang banyak, tetapi isunya rata-rata pemekaran Daerah Otonomi Baru. Hanya ada beberapa yang berbeda. Nah, salah satu yang berbeda adalah Sulawesi Barat atau Mamuju ini. Karena yang diminta bukanlah berbicara soal pemekaran baru, tetapi mengubah Ibu Kota Sulawesi Barat dari Kabupaten menjadi Kota. Artinya, menmentransformasikan Kabupaten menjadi Kota.” jelas Dede Yusuf.
“Pada dasarnya saya melihat secara logika saja, 22 Tahun memang perlu ada Ibu Kota yang lebih fokus pada pembangunan dari sisi konteksnya perkotaan dan sudah sepantasnya ketika ini sudah berjalan puluhan tahun, maka Sulawesi Barat ini harus berubah menjadi Provinsi yang lebih maju lagi. Tentu dengan peningkatan jumlah penduduk, infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, dan lain-lain.
“Oleh karena itu kami mendukung untuk didorong ini kepada pemerintah, Kemendagri dalam hal ini, untuk segera memasukkannya dalam RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) terkait Daerah Otonomi Baru, yang mestinya ini kalau tidak ada aral melintang kami dorong Desember 2026 semua usulan pemerintah, kajian-kajian pemerintah termasuk mungkin Mamuju ini sudah selesai.” Kunci Dede Yusuf.
Atas atensi tersebut, Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si. mengaku sangat bersemangat untuk terus mendorong pembentukan DOB Kota Mamuju, ia berharap segala persyaratan yang telah dipersiapkan, mulai dari infrastruktur berupa Kantor Balai Kota sampai pada dokumen Kajian Akademik dan Persetujuan Kepala Daerah dapat menjadi instrumen pendukung sehingga Kementerian Dalam Negeri dapat segera mengakomodasi harapan transformasi Kabupaten Mamuju menjadi Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat.
“Ini adalah cita-cita dan harapan kita semua, dan mimpi saya secara pribadi maupun sebagai Bupati Mamuju, agar Kota Mamuju bisa kita wujudkan pada periode kepemimpinan saya sebagai Bupati. Mohon dukungan dan doa kita semua ini dapat segera terwujud sehingga percepatan akselerasi pembangunan dapat kita tingkatkan secara cepat dan semakin berkontribusi pada pemerataan.” tutup Sutinah Suhardi.
(Diskominfosip/AR)