Mamuju, 26 Juni 2024 – Sebagai pusat layanan sosial dasar yang diharapkan menjadi sarana peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, Posyandu terus didorong untuk lebih pro aktif dalam meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat. Sayangnya, terbilang hingga 24 Juni 2024 angka kunjungan di Posyandu se-Kabupaten Mamuju masih cukup rendah dengan jumlah persentase 64,8 persen. Angka ini bahkan menjadi yang terendah di Sulawesi Barat.
Kondisi demikian sangat disayangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, H. Suaib. Ia menyampaikan keprihatinan atas rendahnya kunjungan masyarakat ke Posyandu di tengah gencarnya upaya mengurangi angka stunting.
“Kita ini agak lain, kita ibu kota Sulbar tapi justru kita yang belum dapat meningkatkan capaian ini, jadi saya mohon ini jadi perhatian kita semua. Besok saya akan mulai evaluasi langsung ke lapangan untuk melihat intevensi dalam mendorong peningkatan angka kunjungan ke posyandu.” tegas Suaib dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu yang digelar di Hotel Aflah Mamuju.
Mantan Pegawai Dinkes ini juga menyampaikan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya data angka kunjungan ke posyandu, adalah tidak validnya data sasaran yang telah banyak berubah namun tidak kunjung dilakukan validasi terbaru, sehingga masih terdapat keluarga sasaran yang harusnya sudah tidak terhitung karena sudah pindah domisili namun nyatanya masih menjadi pembagi dalam hitungan angka kunjungan.
“Saya minta ini segera di-up date ulang datanya dan saya mau ini yang real yang kita catat, supaya data yang nanti kita input adalah benar kondisi terakhir di wilayah Posyandu masing-masing.” pinta Suaib.
Menjadi salah satu kecamatan yang juga mendapat “raport merah”, Camat Simboro M. Akbar merasa bingung atas data yang menurutnya sudah tidak valid dan perlu diperbaharui. Ia menjelaskan bahwa ada warga yang sudah pindah tapi masih terhitung dalam data, sehingga menyebabkan persentase jumlah kunjungan selalu terlihat lebih sedikit. Oleh karena itu, ia mengharapkan data tersebut terlebih dulu harus diperbaharui, sehingga persentase angka yang nanti terlihat dapat lebih objektif.
“Kami sudah sering menyampaikan agar data ini harus segera di-up date, libatkan kepala lingkungan, lurah maupun kepala desa yang tentu mengetahui betul kondisi warganya, selebihnya tugas ini tentu akan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, agar saling mendukung dan terintegrasi dengan baik,” ungkapnya Akbar.
(Diskominfosandi/AR)
