MAMUJU — Upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju menekan stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Taki Asuh Stunting) terus diperkuat. Terbaru, pemantauan langsung terhadap anak sasaran mulai menunjukkan hasil.
Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi kembali mengunjungi anak asuhnya di Kelurahan Bebanga, Selasa 6 Oktober. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pemantauan rutin setiap bulan untuk melihat perkembangan pertumbuhan dan kesehatan anak yang mendapat intervensi.
Sutinah mengatakan, dari 15 anak asuh yang menjadi tanggungjawabnya, satu anak telah keluar dari status stunting. Kondisi itu diketahui setelah dilakukan pemantauan terhadap pertumbuhan anak, termasuk tinggi dan berat badan.
“Alhamdulillah, ada tadi anak asuh saya yang sudah keluar dari stunting. Tingginya sudah normal dan beratnya pun sudah normal,” kata Sutinah.
Menurut Sutinah, anak tersebut keluar dari status stunting setelah mendapat intervensi. Ia menyebut, sasaran yang telah keluar nantinya akan digantikan dengan anak baru sehingga jumlah anak asuhnya tetap 15 orang.
“Bulan depan ditambah satu lagi, jadi tetap 15,” ujarnya.
Sutinah menjelaskan, intervensi Taki Asuh Stunting tidak hanya berupa pemberian makanan gizi tambahan, tetapi juga pemantauan kesehatan anak.
“Kita kasih telur, kita kasih susu. Alhamdulillah saya tanya ibunya, mereka suka susu, makan telur juga,” ungkapnya.
Sutinah juga meminta tenaga kesehatan dari Puskesmas yang mendampingi program untuk rutin turun ke lapangan. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan anak sekaligus memastikan persoalan kesehatan dapat segera ditangani.
“Kalau sakit dikasi obat, juga diberi vitamin,” katanya.
Menurutnya, pemantauan langsung penting karena kondisi setiap anak dan keluarganya berbeda. Dalam kunjungan kali ini, misalnya, ditemukan anak yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap karena orang tua khawatir membawa anak ke Posyandu.
Sutinah menilai persoalan tersebut perlu ditangani melalui pendampingan dan komunikasi langsung dengan keluarga.
“Makanya saya minta teman-teman Puskesmas yang mendampingi kami, turun ke lapangan,” ujarnya.
Selain persoalan kesehatan, kondisi sosial ekonomi keluarga juga menjadi perhatian. Sutinah menyebut terdapat keluarga anak asuh yang sebelumnya masuk desil 1 hingga 5, namun kemudian mengalami perubahan data menjadi desil 7 sehingga tidak lagi menerima bantuan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dilihat kembali berdasarkan keadaan faktual keluarga di lapangan. Jika tidak sesuai, kondisi tersebut dapat dilaporkan kepada Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti.
Sutinah mengatakan, temuan tersebut menjadi alasan dirinya meminta orang tua asuh tidak hanya mengandalkan laporan, tetapi mengetahui langsung kondisi anak dan keluarganya.
Ia berharap, intervensi yang dilakukan secara rutin dapat membuat semakin banyak anak keluar dari status stunting.
“Kita berharap mudah-mudahan tiap bulan ada anak-anak yang keluar dari status stunting,” tuturnya.
Penguatan Taki Asuh Stunting juga akan diperluas melalui keterlibatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sutinah mengatakan telah meminta Gubernur Sulawesi Barat turut mengambil bagian dalam intervensi penanganan stunting.
Menurut Sutinah, Ibu Gubernur Sulawesi Barat yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat akan menjadi orang tua asuh bagi 20 anak mulai bulan ini.
Sutinah menyambut keterlibatan tersebut sebagai bagian dari penguatan intervensi stunting. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat sebagai orang tua asuh, pendampingan terhadap anak sasaran diharapkan semakin luas.
“Kalau banyak yang mengintervensi, Insya Allah kita optimis,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu warga Desa Tadui, Rianti, mengatakan anaknya telah dua kali mendapatkan intervensi melalui program tersebut. Rianti berharap program Taki Asuh Stunting terus berlanjut dan menjangkau keluarga yang membutuhkan.
“Harapannya semoga program ini terus berlanjut, membantu masyarakat yang membutuhkan,” kata Rianti.
Ia juga berharap mendapat bantuan mesin kapal agar keluarganya tidak lagi harus meminjam mesin dan dapat meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.(Diskominfosip/IF)