MAMUJU – Pemerintah Kabupaten Mamuju mulai mematangkan arah pembangunan Tahun 2027 dengan menitikberatkan pada Penguatan Dkonomi Daerah, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta Pemerataan Pelayanan Dasar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, saat memaparkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2027 dalam Rapat Kerja Pimpinan, Pengarahan dan Dialog Strategis Gubernur Sulawesi Barat tentang Sinergitas Kebijakan dan Anggaran Pusat-Daerah 2027 di Aula Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 9 November 2026.
Dalam paparannya, Sutinah menyatakan, arah pembangunan Mamuju 2027 mencakup penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan daerah melalui kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas lokal. Pemerintah daerah juga mendorong kemitraan pemerintah, dunia usaha, dan komunitas dalam perekrutan tenaga kerja, termasuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar lebih profesional dan berdaya saing.
Di sektor sumber daya manusia, Pemkab Mamuju menargetkan peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses, termasuk bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sementara pada sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada pemerataan layanan serta percepatan penanganan pasien melalui koordinasi pelayanan kesehatan primer dan lanjutan.
Selain itu, pembangunan 2027 juga diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang beradat, toleran, dan kuat dalam menjaga budaya serta kearifan lokal. Untuk mengukur pencapaian pembangunan tersebut, Pemkab Mamuju menetapkan sejumlah target indikator makro. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat dari 72,77 pada 2025 menjadi 73,63 pada 2027.
Pertumbuhan ekonomi yang tercatat 4,07 persen pada 2025 ditargetkan mencapai 4,23 persen. Tingkat kemiskinan diharapkan turun dari 6,99 persen menjadi 6,43 persen, sedangkan Gini Ratio ditargetkan membaik dari 0,401 menjadi 0,393. Adapun tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun dari 3,38 persen pada 2025 menjadi 3,30 persen pada 2027.
Untuk mendukung berbagai target tersebut, Pemkab Mamuju merancang pendapatan daerah sebesar Rp. 1,016 Triliun dan belanja daerah Rp. 1,030 Triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 146,78 Miliar dan pendapatan transfer Rp.869,89 Miliar. Dari sisi belanja, alokasi terbesar diarahkan untuk belanja operasi sebesar Rp.761,84 Miliar. Sementara belanja modal direncanakan sebesar Rp.133,72 Miliar, belanja tidak terduga Rp. 2,5 Miliar, dan belanja transfer Rp.132,60 Miliar.
Sejumlah program konkret juga disiapkan untuk memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya bantuan seragam sekolah bagi 1.200 siswa SD dan 507 siswa SMP, bantuan paket sembako sebanyak 4.266 paket, serta bantuan padat karya yang ditargetkan menjangkau 1.610 orang. Pemkab Mamuju juga merencanakan dukungan iuran jaminan kesehatan bagi 94.928 orang melalui BPJS Kesehatan serta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 2.480 orang. Dukungan anggaran BPJS Kesehatan pada 2027 direncanakan sebesar Rp.42 Miliar, meningkat Rp.7,5 Miliar dibandingkan alokasi 2026 sebesar Rp. 34,5 Miliar.
Pada sektor pendidikan, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) juga menjadi perhatian. Sutinah memaparkan, jumlah ATS di Mamuju yang pada 2025 tercatat sekitar 7.000 orang berkurang menjadi sekitar 4.000 orang pada 2026. Untuk 2027, pemerintah daerah menargetkan sekitar 110 anak dapat dikembalikan ke satuan pendidikan formal maupun non formal. Upaya tersebut akan dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten, validasi data berdasarkan nama dan alamat, serta klasifikasi anak putus sekolah dan anak yang telah lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan.
Sementara dalam penanganan stunting, program yang disiapkan meliputi pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal, bantuan pangan bagi balita berstatus gizi kurang di desa dan kelurahan rentan rawan pangan, evaluasi intervensi spesifik, serta penguatan pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). Penguatan ekonomi dan ketahanan pangan juga didukung melalui bantuan bibit pertanian, sarana produksi, pengembangan peternakan dan perikanan, pembangunan jalan usaha tani, hingga pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan pasar murah.
Sutinah menegaskan, berbagai program tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan Pemkab Mamuju terhadap program strategis nasional dan prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu (PASTIPADU). Program tersebut diarahkan untuk mempercepat penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak melalui intervensi yang terintegrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten dalam menyelaraskan kebijakan serta anggaran pembangunan. Menurutnya, pembangunan di setiap daerah harus memiliki benang merah dan saling mendukung agar berbagai persoalan pembangunan dapat ditangani secara bersama.
Ia juga menyampaikan optimisme bahwa target pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, hingga peningkatan IPM, dapat dicapai melalui kerja sama seluruh tingkatan pemerintahan.
“Kebersamaan kita yang bisa mencapai itu. Baik target pertumbuhan maupun penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan IPM kita,” ujar Suhardi Duka.
Melalui penyelarasan rencana kerja dan anggaran tersebut, program pembangunan 2027 diharapkan dapat berjalan terarah, sekaligus memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Diskominfosip/IF)