MAMUJU– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju mulai mematangkan arah pembangunan Tahun 2027. Pemerataan infrastruktur hingga wilayah kecamatan menjadi salah satu perhatian Pemkab dalam penyusunan program pembangunan tahun depan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, usai menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Mamuju, Jumat 6 November.
Sutinah mengatakan, kondisi anggaran tahun depan relatif sama dengan tahun 2026. Dengan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tidak memasang target pembangunan yang muluk-muluk, tetapi tetap berupaya melanjutkan program prioritas.
“Jadi, jalan atau infrastruktur yang memang belum diintervensi pada tahun ini, kita intervensi di tahun depan,” ujarnya.
Pemkab Mamuju menyiapkan anggaran sekitar Rp. 80 Miliar untuk pembangunan infrastruktur. Fokusnya diarahkan ke kecamatan yang masih membutuhkan penanganan infrastruktur.
Menurut Sutinah, kondisi infrastruktur di dalam kota sudah mengalami perbaikan. Karena itu, pemerintah daerah akan mengarahkan perhatian ke wilayah kecamatan yang belum banyak mendapatkan intervensi pembangunan.
“Di dalam kota sudah agak lumayan bagus. Jadi, kita bergerak lagi ke kecamatan-kecamatan yang belum kita intervensi,” jelasnya.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan dan pendidikan juga tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan Pemkab Mamuju pada 2027.
Dari sisi penganggaran, Rancangan APBD 2027 memuat rencana pendapatan sebesar Rp. 1.016.677.764.500 dan belanja sebesar Rp 1.030.677.764.500. Sementara itu, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 14 Miliar.
Sutinah berharap rancangan tersebut segera dibahas bersama DPRD sehingga dapat disetujui dan ditetapkan tepat waktu. Ia juga meminta seluruh kepala Perangkat daerah (PD) tetap berada di Mamuju untuk mengikuti pembahasan bersama komisi-komisi DPRD.
“Kita berharap bisa segera ke tahap selanjutnya sehingga APBD 2027 dapat dilaksanakan tepat waktu,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, menyampaikan bahwa rancangan APBD tersebut telah melalui tahapan kesepakatan awal antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kesepakatan KUA-PPAS telah ditandatangani melalui nota kesepahaman dalam rapat paripurna pada 21 Agustus 2026. Kesepakatan itu menjadi acuan penyusunan APBD 2027.
Syamsuddin mengatakan, rancangan APBD yang diserahkan tersebut memiliki besaran belanja yang sama dengan KUA-PPAS yang telah disepakati pada Agustus lalu.
Tahapan berikutnya akan dijadwalkan melalui rapat Badan Musyawarah DPRD dengan mempertimbangkan agenda reses anggota dewan.
Ia berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan efektif sehingga pengesahan APBD 2027 tidak melewati batas waktu yang ditentukan yakni 31 Desember mendatang.(Diskominfosip/IF)