MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka meminta pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), lebih terintegrasi dengan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan (RAPIM) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama para Bupati dan unsur Forkopimda yang digelar di Kantor Gubernur SulBar, Mamuju, pada Kamis, 18 Juni 2026.
Menurut Suhardi, salah satu persoalan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan MBG adalah minimnya koordinasi antara pelaksana program dengan pemerintah daerah. Padahal, pemerintah daerah memiliki potensi untuk memperkuat rantai pasok bahan pangan melalui kemitraan dengan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.
“Kita ingin mempertemukan pusat-pusat produksi lokal seperti beras, telur, dan peternak ayam agar bisa bekerja sama. Namun, selama ini koordinasinya lebih banyak dilakukan di tingkat pusat,” kata Suhardi.
Dalam rapat tersebut, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi memaparkan capaian dan tantangan pelaksanaan MBG di daerahnya. Berdasarkan data Semester I 2026, program tersebut telah menjangkau 74.715 penerima manfaat, terdiri atas 60.729 Siswa dan 6.584 Tenaga Pendidik. Capaian untuk kelompok siswa mencapai 95,63 persen.
Untuk memperkuat pengawasan program, Pemerintah Kabupaten Mamuju telah membentuk Satuan Tugas MBG melalui Keputusan Bupati Nomor 394 Tahun 2025. Sutinah juga mengusulkan pembaruan struktur satgas, pelaksanaan evaluasi rutin, serta pengembangan sistem digital untuk memantau distribusi bahan pangan dan standar gizi secara real time.
Selain MBG, rapat juga membahas perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dari target 101 koperasi di Kabupaten Mamuju, sebanyak 21 unit telah selesai dibangun, 69 unit masih dalam proses pembangunan, dan 11 unit belum terealisasi.
Menurut Sutinah, tantangan utama program tersebut adalah masih beragamnya pemahaman masyarakat mengenai koperasi serta keterbatasan kapasitas pengurus. Karena itu, pemerintah daerah mendorong percepatan pendampingan legalitas, peningkatan kemampuan manajemen usaha, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan koperasi.
Di sektor pengentasan kemiskinan, PEMKAB Mamuju mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 363,56 Miliar pada Tahun Anggaran 2026 yang tersebar di 25 Perangkat Daerah dan Tujuh Kecamatan. Anggaran tersebut difokuskan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, menekan kantong-kantong kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan warga.
Upaya tersebut turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Mamuju dari 7,15 persen pada 2024 menjadi 6,99 persen.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah juga melaporkan pengembangan Sekolah Rakyat yang pada Tahun 2026 diintegrasikan dengan program Sekolah Rakyat Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Simboro. Program tersebut ditargetkan mampu menampung hingga 270 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Sejumlah capaian layanan publik turut disampaikan dalam rapat. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Mamuju mencapai 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta 86,49 persen. Capaian tersebut mengantarkan Mamuju meraih penghargaan UHC Award kategori Madya selama Empat Tahun berturut-turut.
Sementara itu, melalui program Jemput Bola UMKM (Jebol UMKM), penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) mencapai 906 izin pada Triwulan Pertama 2026 atau melampaui target 750 izin. Adapun penyaluran bantuan cadangan pangan Pemerintah Pusat kepada 25.473 Keluarga Rawan Pangan telah terealisasi sebesar 81,96 persen hingga Juni 2026.
Menutup rapat, Suhardi mengatakan seluruh hasil evaluasi dan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten serta FORKOPIMDA akan dirumuskan dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program nasional di daerah.
(Diskominfosip/AS)